Perlunya langkah alternatif tanpa sidang darurat di Indonesia semakin mendesak di tengah kondisi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19. Sidang darurat dianggap sebagai solusi cepat namun dinilai kurang efektif dalam menangani masalah yang kompleks.
Menurut pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, “Sidang darurat seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam mengatasi krisis, bukan solusi utama. Karena langkah tersebut bisa memperlemah demokrasi dan mereduksi peran lembaga legislatif.”
Hal ini sejalan dengan pandangan beberapa tokoh masyarakat yang menyoroti perlunya langkah alternatif yang lebih inklusif dan partisipatif. Seperti yang disampaikan oleh aktivis kemanusiaan, Nila Djuwita, “Kita perlu melibatkan berbagai pihak dalam mengambil keputusan penting untuk negeri ini. Tidak hanya mengandalkan sidang darurat yang cenderung otoriter.”
Dalam konteks ini, langkah alternatif seperti dialog lintas sektor dan kerjasama antarlembaga dinilai lebih efektif dalam mengambil keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. “Kita perlu membangun konsensus bersama untuk mencapai solusi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Prof. Dr. Yohanes Sulaiman, pakar hubungan internasional.
Perlunya langkah alternatif tanpa sidang darurat di Indonesia juga mendapat dukungan dari lembaga independen seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH). “Kami mendesak pemerintah dan parlemen untuk mempertimbangkan opsi lain selain sidang darurat dalam menghadapi tantangan saat ini,” ungkap Direktur Eksekutif LBH, Alghiffari Aqsa.
Dengan demikian, langkah-langkah alternatif yang lebih inklusif dan partisipatif diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Sudah saatnya untuk memperkuat demokrasi dan membangun kesepahaman bersama dalam menghadapi tantangan zaman.